AmbonEkspose.com – Pemerintah Provinsi Maluku menyambut resmi kedatangan rombongan Komisi V dan Komisi IX DPR RI di Bandara Internasional Pattimura, Ambon, pada Kamis (30/10/2025) pukul 15.30 WIT. Kunjungan kerja ini menjadi sorotan publik, mengingat minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap kesenjangan pembangunan di daerah kepulauan.
Rombongan disambut langsung oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama jajaran pejabat tinggi daerah, termasuk Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dan Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala. Kehadiran dua komisi sekaligus disebut sebagai momentum penting untuk membuka mata pusat terhadap realitas Maluku yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur dan layanan publik.
“Pemerintah Provinsi Maluku menyambut dengan penuh harapan kunjungan kerja ini. Kami ingin agar para anggota DPR RI melihat langsung kondisi riil di lapangan, terutama terkait keterisolasian wilayah dan kesenjangan akses layanan dasar,” kata Gubernur Hendrik Lewerissa.
Kunjungan Komisi V yang dipimpin oleh Lasarus berfokus pada isu infrastruktur, perhubungan, dan perumahan rakyat. Sementara Komisi IX yang dipimpin Felly Estelita Runtuwene menyoroti sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Kedua komisi dijadwalkan menggelar serangkaian pertemuan dengan pemerintah daerah dan meninjau sejumlah proyek strategis di Maluku Tengah dan Seram.
“Masalah terbesar Maluku adalah konektivitas antarwilayah. Banyak desa belum terhubung jalan darat dan pelabuhan kecil. Ini harus menjadi prioritas dalam kebijakan nasional,” tegas Lasarus saat tiba di Ambon.
Sementara itu, Ketua Komisi IX, Felly Runtuwene, menyoroti lemahnya akses kesehatan di wilayah kepulauan yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan nyawa karena keterlambatan penanganan medis. “Kami menerima banyak laporan soal kekurangan tenaga kesehatan, fasilitas rumah sakit, dan sistem rujukan yang tidak berjalan baik. Ini persoalan serius yang harus ditindaklanjuti segera,” ujar Felly Runtuwene.
Anggota DPR RI dari Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, yang turut mendampingi rombongan, menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah konkret untuk memastikan alokasi anggaran pusat tepat sasaran. “Kunjungan ini adalah kesempatan bagi Komisi V dan Komisi IX untuk menyaksikan langsung kesulitan masyarakat Maluku. Kami akan mendorong kebijakan yang berpihak dan memastikan dana pusat tidak berhenti di meja birokrasi,” kata Saadiah Uluputty.
Namun di balik sambutan hangat itu, publik menilai bahwa setiap kunjungan kerja DPR ke Maluku kerap berakhir tanpa hasil nyata. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan antar pulau, jembatan penghubung, hingga layanan kesehatan di pulau-pulau kecil, masih tertinggal jauh dibanding provinsi lain.
“Selama ini yang datang hanya meninjau dan rapat koordinasi. Setelah itu tidak ada tindak lanjut. Kami ingin kunjungan kali ini benar-benar menghasilkan keputusan konkret,” ujar Abdullah Asis Sangkala, Wakil Ketua DPRD Maluku.
Agenda Komisi V dan Komisi IX di Maluku dijadwalkan berlangsung selama tiga hari. Selain pertemuan dengan Pemprov Maluku, rombongan juga akan meninjau proyek pembangunan jalan nasional di Seram dan fasilitas kesehatan di Ambon. Hasil kunjungan akan menjadi bahan evaluasi untuk pembahasan anggaran tahun 2026 di DPR RI.
“Pemerintah daerah berharap DPR RI bisa membawa aspirasi Maluku secara objektif dan memastikan Maluku tidak terus berada di urutan bawah pembangunan nasional,” tutup Gubernur Hendrik Lewerissa dengan nada tegas.
Kunjungan kerja ini menjadi ujian nyata bagi DPR RI, apakah benar-benar berpihak pada rakyat di daerah kepulauan, atau sekadar menambah daftar panjang kunjungan tanpa tindak lanjut. Masyarakat Maluku kini menunggu bukti, bukan lagi janji.(*)
